SEKILAS INFO

     » APABILA TERJADI BENCANA HUBUNGI BPBD KAB MADIUN ALAMAT JALAN RAYA SOLO NO.71 JIWAN (0351) 462787
Profil
Diposting tanggal: 31 Mei 2010

 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MADIUN

Jalan Raya Solo 71 Jiwan Telp/Fax (0351) 462787 Madiun

 

      Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2011 merupakan perangkat daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan  pembangunan daerah dan bidang statistik. Didalam melaksanakan tugas-tugasnya, badan tersebut mempunyai fungsi :

  1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan setara ;
  2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
  3. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
  4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
  5. Melaporkan penyelenggaraan , penanggulangan bencana, kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
  6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
  7. Mempertanggung jawabkan pengunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
  8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

 

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, terdiri dari :

  1. Kepala Pelaksana , Sekretariat dan 3 (tiga) Seksi
  2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
  3. Seksi seksi yang dipimpin kepala Seksi, yang terdiri dari :

1)    Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

2)    Seksi Kedaruratan dan Logistik;

3)    Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi.

 

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun

 

 

 

 

 

Deskripsi Pemegang Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

  1. Kepala  Pelaksana  mempunyai  tugas  memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana , saat tanggap darurat, dan pasca bencana serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari hari.

 

Untuk melaksanakan urusan perencanaan tersebut Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

1)        Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;

2)        Penyelenggaraan administrasi ketatausahaan keuangan kepegawaian dan perlengkapan ;

3)        Penyelenggaraan dukungan teknis administratif dan operasional pelaksanaan Penanggulangan Bencana ;

4)        pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan` bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh ;

5)        pelaksanaan monitoring evaluasi dean laporan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;

 

  1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi Sekretaris mempunyai fungsi:

1)        Pelaksanaan mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan surat menyurat, dan kearsipan serta pengelolaan, perbaikan perawatan sarana dan prasarana kantor;

2)        Pelaksanaan pengkoordinasian urusan kepegawaian dan upaya peningkatan kemampuan kesejahteraan pegawai ;

3)        Pelaksanaan mengelola tata usaha keuangan , anggaran dan anggaran pembangunan laporan pertanggung jawaban serta pembayaran gaji dan pembayaran lainnya ;

4)        Penyusunan program dan akuntabilitas laporan ;

5)        Pelaksanaan memelihara  kebersihan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ;

6)        Pengelolaan produk hukum dan perundang undangan;

7)        Pelaksanaan tugas tugas hubungan masyarakat ;

8)        Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana dan semua karyawan di lingkungan Penanggalungan Bencana Daerah;

9)        Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan fungsi  lain yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuik melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1)        Perumusan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;

2)        Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan , mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

3)        Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;

4)        Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

5)        Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemadam kebakaran ;

6)        Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan pelaksanaan fungsi fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik  mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik . Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Kedaruratan Logistik mempunyai fungsi :

1)        Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;

2)        Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;

3)        Penyelenggaraan koordinasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;

4)        Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

5)        Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

6)        Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik dan pelaksanaan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana .

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas :

1)        Perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana;

2)        Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;

3)        Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;

4)        Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;

5)        Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi rehabilitasi dan rekontruksi dan pelaksnaan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Kelompok Jabatan Fungsional

              Didalam susunan organisasi BPBD Kabupaten Madiun memang tercantum adanya Kelompok Jabatan Fungsional akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan perundang undangan yang menetapkan adanya jabatan fungsional dimaksud.

Sedangkan sedianya Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD Kabupaten Madiun sesuai keahlian dan kebutuhan.

 

2.2        Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

  1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, didukung oleh personil sebanyak 20 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No

Jenis Kelamin

Jumlah

1

Pria

15 orang

2

Wanita

5 orang

 

 

 

 

Jumlah

20 orang

 

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No

Tingkat pendidikan

Jumlah

1

Pasca Sarjana (S-2)

2 orang

2

Sarjana (S-1)

5 orang

3

Diploma (D-3)

2 orang

4

Sekolah Menengah Atas (SMA)

8 orang

5

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

3 orang

 

 

 

 

Jumlah

20 orang

 

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

No

Golongan Ruang

Jumlah

1

IV

2 orang

2

III

8 orang

3

II

6 orang

4

I

4 orang

 

Jumlah

20 orang

 

 

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan truktural dan pemegang jabatan non struktural ke 2 pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Madiun ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.5

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

No

Jabatan

Jumlah

1

Struktural

5 orang

2

Non Struktural

15 orang

 

 

 

 

Jumlah

20 orang

 

  1. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana dapat menunjang tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun. Untuk melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini

 

 

Tabel 2.7

JUMLAH SARANA PRASARANA YANG ADA DI BPBD KAB. MADIUN

No

Nama Barang

Jumlah

1

Kendaraan Roda Empat

2 unit

2

Kendaraan Roda Dua

5 unit

3

Pesawat Televisi

1 buah

4

Pesawat Telepone

1 buah

5

Mesin Faximile

1 buah

6

Air Conditioner (AC)

2  unit

7

Komputer (PC)

4 unit

8

Laptop

4 unit

9

Kipas Angin

3 buah

10

Printer

4 buah

11

Kamera

1 buah

15

Almari

1 buah

16

Meja

20 buah

17

Kursi

40 buah

18

Filling Kabinet

5 buah

19

Brankas

1 buah

20

LCD Projector

1 buah

21

Mobil Damakar

1 buah

22

Perahu Karet

5 buah

23

Alat Komunikasi HT

20 buah

24

RIG

6 buah

25

Genset

4 unit

26

Tenda

8  unit

27

Water Treatment

1 unit

28

Pompa Air Apung

2 unit

 

2.3  Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun khususnya pasal 4 di sebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun mempunyai tugas :

  1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekotruksi secara adil dan merata;
  2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan ;
  3. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
  4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  5. Melaporkan penyelengaraan penanggukangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat kondisi darurat bencana.

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat melalui capaian target kinerja dengan menggunakan berbagai indikator yang antara lain : Standar pelayanan minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi yang telah digunakan selama periode anggaran sebelumnya